Visi dan Misi

VISI :

1. Pemenuhan Hak – Hak Dasar

Pemenuhan hak – hak Dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapt diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang MAHA Esa yang meliputi : hak atas pendidikan, ha katas kesehatan, hak perempuan dan anak, hak kependudukan, hak atas pekerjaan, ha katas perumahan, ha katas lingkungan yang berkelanjutan.

 

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhnya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersedian waktu luang, hubungan social, kondisi rumah dan asset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

 

MISI :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

 

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang temuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005 – 2025 dan Perubahan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

 

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terkait erat dengan pencapaian Misi Kesatu dan Kedua, Yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan Reformasi Birokrasi.

 

Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut terdapat 1 tujuan pembangunan yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif. Tujuan Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif dengan indicator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Parkapita, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Indeks Gini. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif ditetapkan sasaran pembangunan daerah adalah Meningkatnya pembangunan sector – sector ekonomi unggulan dan potensial dengan indicator :

 

• Kontribusi sector Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB :
• Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB;
• Kontribusi sector Perindustrian terhadap PDRB;
• Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

 

Dari keempat indicator sasaran pembangunan tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah Kontribusi Sektor Akomodasi dna Makan Minum terhadap PDRB dengan strategi pembangunan adalah (1) Pengembangan sector unggulan daerah yaitu pertanian , perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata, (2) Pengembangan investasi swasta, melalui fasilitasi pengembangan sector potensial seperti pertanian, perikanan, industry, perdagangan dan pariwisata dalam kerangka “Bela Beli Sikka” (3) Peningkatan keterampilan kerja berbasis kompetensi, yang terdiri dari pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan Pengendalian laju Inflasi, melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan arah kebijakan pembangunan adalah Pembangunan dan Pemantapan SDM yang unggul , Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastuktur yang Merata.

Selanjutnya dalam mewujudkan Misi 2, terdapat 1 tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan indicator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (a) meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan indicator sasarannya adalah Nilai LPPD, (b) Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indicator sasarannya adalah Opini BPK dan Nilai SAKIP, (c) Meningkatnya kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indicator sasarannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 6 strategi yaitu (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, (b) Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah, (c) Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah, (d) Peninkgatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan (e) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah (f) peningkatan sistim informasi pelayanan public. Di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Sikka mendukung pencapaian 6 strategi RPJMD pada Misi 2.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, (b) Peningkatan Kualitas penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, melalui Pengembangan Sistim Informasi Pemerintah Daerah, dan (c) Peningkatan Maturitas Sisitim Pengendalian Internal Pemerinta. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki peran dalam mendukung arah kebikakan RPJMD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dapat dicermati keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki peran dalam mendukung perwujudan visi – misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2018 – 2023, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan yakni :

1. Peningkatan Kualitas pengembangan destinasi yang merujuk pada destinasi potensial penyumbang kunjungan wisatawan terbanyak dengan menyiapkan serta memfasilitasi pengembangan Atraksi, Akses dan Amenitas.
2. Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata yang berkualitas
3. Peningkatan pelestarian nilai budaya
4. Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya
5. Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
6. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kinerja
7. Peningkatan kualitas perencanaan , pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja
8. Peningkatan pengendalian internal